(Lengkap) BANK SYARIAH

20131026073603

 

Menapaki Sejarah Bank Syariah

(ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin)

 

Dewasa ini berkembang tren baru yang menyeruak dalam relung-relung kehidupan anak bangsa, menyusup dari ingar-bingar suasana  kota  metropolitan sampai keheningan wilayah pedesaan. Yakni semangat menampilkan nuansa “Islami”. Di mana hampir semua aktivitas masa kini tak luput dari ‘hawa Islami’. Dari perkara-perkara yang bener sampai perkara yang keblinger.

Sebut saja istilah “pacaran Islami”, “musik Islami”, “konser religi”, “wisata religi”, “sinetron Islami”, “novel Islami”,  “parpol Islam”, dan seabrek istilah-istilah populer dengan aroma “Islami”.

Di satu sisi, kita sebagai seorang muslim merasa senang dengan adanya geliat semangat berislam. Itu pertanda ada secercah harapan, Islam menjadi sesuatu yang mereka sukai, jauh dari sikap antipati.

Namun di sisi lain, kita harus melakukan upaya penyaringan, pembersihan, dan penyuluhan kepada segenap masyarakat tentang Islam yang benar berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta’ala dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan pemahaman as-salafush shalih. Sebab, tidak semua yang “beraroma Islami” itu datangnya dari Islam. Tidak pula semua yang bernuansa Islami itu betul-betul ajaran Islam yang murni. Bagi kita, yang penting bukanlah kilauan nama dan istilah, namun yang dituntut adalah hakikat dan keabsahannya secara syariah.

Begitu pula yang sedang marak di dunia ekonomi. Kini istilah “ekonomi Islam” dan “bank syariah”, membahana menjadi wajah baru yang tampil sebagai pilar penting yang menghiasi ekonomi dunia. Bahkan dianggap sebagai solusi urgen dalam menghadapi krisis keuangan global yang melanda dunia.

Bagaimanakah sepak terjang bank syariah dalam mengarungi dunia ekonomi? Simak ulasan berikut yang mengupas secara global seputar bank syariah.

 

Sejarah Munculnya Bank Syariah

Sudah cukup lama dunia Islam, khususnya masyarakat Islam Indonesia, menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (Islamic economic system) dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Hal ini dilatarbelakangi beberapa hal. Di antaranya:

1. Kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta’ala dalam firman-Nya (yang artinya):

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh.” (Al-Baqarah: 208)

2. Kesadaran bahwa syariat Islam yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terakhir Muhammad bin Abdillah Shallallahu ‘alaihi wa sallam  adalah syariat yang komprehensif, menyeluruh dan merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Bersamaan dengan itu, syariat Islam juga universal, dapat diterapkan di setiap waktu dan tempat sampai hari kiamat nanti.

3. Kenyataan bahwa selama ini yang mendominasi sistem perekonomian dunia adalah sistem yang berbasis pada nilai-nilairiba, ditukangi oleh tangan-tangan zionis dengan menebarkan wadah dalam bentuk bank-bank konvensional yang merupakan kepanjangan tangan dari riba jahiliah yang dulu dimusnahkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam .

 

Namun pada kenyataannya, keinginan tersebut tidak mudah diwujudkan di alam nyata. Bahkan mengalami hambatan cukup besar di tubuh muslimin sendiri apalagi dari pihak non-muslim. Masih banyak kalangan yang berpandangan bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang. Islam hanya menangani masalah-masalah ritual keagamaan, dengan anggapan, itu adalah dunia putih. Sementara bank dan pasar uang adalah dunia hitam, penuh tipu daya dan kelicikan.

Maka tidaklah mengherankan bila ada sejumlah “cendekiawan” dan “ekonom” melihat Islam, dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai faktor penghambat pembangunan (an obstacle to economic growth). Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit ini menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu-rambu Ilahi.

Belum lagi ditambah dengan merambahnya “kemalasan  intelektual” yang cenderung pragmatis sehingga memunculkan anggapan bahwa praktik pembungaan uang, seperti yang dilakukan lembaga-lembaga keuangan ciptaan zionis (baca: bank konvensional) sudah ‘sejalan’ dengan ruh dan semangat Islam. Para ‘alim ulama’ dan ‘kaum cendekia’ pun tinggal membubuhkan stempel saja.

Dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu seperti gambaran di atas, lahirlah sistem perbankan syariah.

Upaya awal penerapan sistem profit and loss sharing (untung dan rugi ditanggung bersama, red.) tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional. (Bank Syariah, dari Teori ke Praktik hal. 18, Mohammad Syafi’i Antonio cet. Gema Insani-Tazkia Cendekia)

Rintisan institusional lain yang cukup signifikan dalam upaya pengembangan bank syariah adalah upaya percobaan yang dilakukan Bank IDDI Khor (rural social bank)1 yang mendirikan lembaga keuangan bernama Mit Ghamr Bank, didirikan di Mesir tahun 1963 M. Para pendirinya adalah Prof. Dr. Ahmad Najjar, Isa Abduh, dan Gharib Jamal.

Uji coba ini ternyata membuahkan hasil yang cukup spektakuler. Dalam kurun waktu empat tahun, Mit Ghamr Bank sudah memiliki tujuh cabang di lokasi sekitarnya, melebarkan sayap di empat tempat, dan mendirikan pusat litbang (penelitian dan pengembangan) untuk melayani permintaan di berbagai tempat yang ingin membuka bank serupa. Setelah itu, mereka pun mengepakkan sayap ke dunia internasional khususnya dunia Islam.

Semenjak itu, kajian, diskusi, seminar, dan pertemuan-pertemuan untuk mengembangkan bank syariah pun semakin marak sampai pada tingkat sidang menteri luar negeri negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Akhirnya, lahirlah Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah dengan semua negara anggota OKI sebagai anggotanya.

Di tahun yang sama, muncul Bank Islam Dubai (Dubai Islamic Bank). Pada akhir periode 1970-an serta awal 1980-an, bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Banglades, dan Turki.

Sementara di tanah air, bank syariah baru muncul dengan ditandatanganinya akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Nopember 1991. BMI ini lahir berkat hasil kerja TPMUI (Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia). Setelah itu bermunculan bank-bank syariah lainnya. Ada yang secara khusus, ada pula bank-bank konvensional yang membuka sub-syariah seperti BNI Syariah, Syariah Mandiri, Niaga Syariah, Mega Syariah, dan sebagainya.

Hasilnya, bank-bank syariah sekarang menjadi ikon baru dalam dunia perbankan dan perekonomian dunia. Aset mereka menggelembung secara siginifikan dari tahun ke tahun.

Suatu hal yang patut juga dicatat adalah saat nama besar dalam dunia keuangan internasional seperti Citibank, Jardine Fleming, ANZ, Chase Chemical Bank, Goldman Sach, dan lain-lain telah membuka cabang dan subsidiaries (anak perusahaan, red.) yang berdasarkan syariah.

Dalam dunia pasar modal pun, Islamic Fund (Reksa Dana Syariah, red.) kini ramai diperdagangkan. Suatu hal yang mendorong singa pasar modal dunia, Dow Jones untuk menerbitkan Islamic Dow Jones Index. Oleh karena itu, tak heran jika Scharf, mantan direktur utama Bank Islam Denmark yang beragama Kristen itu menyatakan bahwa bank Islam adalah partner baru dalam pembangunan. (Lihat Ar-Riba fil Mu’amalat Al-Mashrafiyah Al-Mu’ashirah, 2/1017-1020, karya Dr. Abdullah As-Sa’idi, dan Bank Syariah dari Teori ke Praktik, hal. 18-27, Mohammad Syafi’i Antonio)

Sumber: http://asysyariah.com/menapaki-sejarah-bank-syariah/

 

=====================================================

 

Mengenal Bank Syariah

 

Gharib Jamal, salah satu peletak batu pertama bank Islam dalam makalahnya Al-Masharif wa Buyut At-Tamwil (hal. 45) menerangkan bahwa bank Islam adalah setiap lembaga yang bergerak di bidang perbankan yang berkomitmen menjauhi sistem pembungaan ribawi.

Dr. Abdullah As-Sa’idi menyebutkan definisi yang lebih detail: “Lembaga perbankan berorientasi bisnis yang dibangun di atas syariat Islam.” (Ar-Riba, 2/1021)

Menilik definisi di atas, bisa kita simpulkan bahwa bank-bank syariah memiliki ruang gerak yang cukup luas:

1. Bergerak di bidang mashrafiyah (keuangan), dalam hal ini yang paling menonjol adalah masalah wadi’ah (simpanan/deposito).

2. Bergerak di bidang tijariyah (bisnis).

a. Sistem bagi hasil (profit sharing)

Di dalamnya terdapat masalah musyarakah (partnership, project financing participation), mudharabah (trust financing, trust investment), muzara’ah (harvest yield profit sharing), dan musaqah (plantation management fee based an certain portion of yield).

b. Sistem jual beli (sale and purchase)

Di dalamnya terdapat masalah

– Murabahah (deferred payment sale/jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati)

– Bai’us Salam (infront payment sale/pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka)

– Istishnaa’ (purchase by order or manufacture/kontrak antara pembeli dan penyedia barang. Dalam kontrak ini, penyedia barang menerima pesanan dari pembeli)

 

Dalam praktiknya, bank-bank syariah mengembangkan ruang gerak mereka lebih luas seperti:

a. Bergerak di bidang sewa/leasing (operational lease and financial lease/akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti perpindahan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri) yang dikenal dalam fiqih Islam dengan nama ijarah.

b. Bergerak di bidang jasa (fee-based services). Di dalamnya terdapat cukup banyak masalah antara lain: wakalah (deputyship/ pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan), kafalah (guaranty/jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau tertanggung), hiwalah (transfer services/ pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, atau merupakan pemindahan beban utang dari orang yang berutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar utang), rahn (mortgage/menahan salah satu harta benda tak bergerak milik peminjam sebagai jaminan atau hipotek), dan qiradh (soft and benevolent loan/pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan).

Dari definisi di atas, juga nampak jelas komitmen yang menjadi landasan bank syariah, yaitu:

1. Semua upaya, usaha, bisnis, dan gerak mereka harus dibangun di atas syariah Islam.

Komitmen ini penerapannya cukup menyeluruh, meliputi hal-hal sebagaimana berikut:

a. Akad dan aspek legalitas

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, berupa rukun-rukunnya yang meliputi: penjual, pembeli, barang, harta, akad, dan juga syarat-syaratnya, seperti:

– Barang dan jasa harus halal

– Harga barang dan jasa harus jelas

– Tempat penyerahan (delivery) harus jelas

– Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi shortsale1 di pasar modal.

b. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Dalam perbankan syariah, suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok. Di antaranya:

– Apakah obyek pembiayaan halal atau haram?

– Apakah proyek menimbulkan kemadharatan untuk masyarakat?

– Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?

– Apakah proyek berkaitan dengan judi?

– Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

c. Lingkungan kerja dan corporate culture (budaya perusahaan)

Hal ini meliputi masalah etika karyawan. Mereka harus bersifat amanah, shidiq (jujur), dan fathanah (cerdas). Juga cara berpakaian dan tingkah laku para karyawan harus mencerminkan bahwa mereka bekerja pada sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar.

2. Menjauhi dan menghilangkan segala sesuatu yang mengandung unsur riba.

Komitmen ini tertuang dalam beberapa ketetapan di hasil muktamar bank Islam internasional, disampaikan oleh salah seorang pejabat teras mereka yang bernama Dr. Abdul Aziz Najjar:

a. Bunga dari segala transaksi qiradh (pinjam-meminjam) adalah riba yang diharamkan. Sebab nash-nash Al-Qur’an dan As-Sunnah secara tegas mengharamkan semua praktik qiradh dengan sistem di atas.

b. Riba adalah haram, sedikit atau banyak. Ini diambil dari pemahaman yang shahih terhadap firman Allah l:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.” (Ali ‘Imran: 130)

c.  Meminjamkan sesuatu secara riba adalah haram, tidak diperbolehkan walaupun dalam kondisi butuh atau darurat.

Mencari pinjaman (meminjam) dengan cara riba adalah haram, berdosa, kecuali bila dalam kondisi yang sangat darurat. Pernyataan ini dinukil dalam kitab Al-Mausu’ah Al-‘Ilmiyah wal ‘Amaliyah lil Bunuuk Al-Islamiyah (3/126). (Lihat Ar-Riba, Dr. As-Sa’idi (2/1021-1025), Bank Syariah, Antonio (hal. 29-34).

Wallahu a’lam.


1 Istilah yang lazim dalam perdagangan sekuritas yang menunjukkan tindakan penjualan sekuritas yang belum dimiliki penjual dengan harapan agar sekuritas tersebut menurun pada saat penyerahannya sehingga dengan cara itu penjual akan mendapatkan laba. Misal: Si A memperkirakan harga saham perusahaan X yang sekarang bernilai Rp 1.000,00 per lembar akan menurun pada sesi berikutnya. Si A lantas melakukan transaksi penjualan dengan si B (dalam keadaan si A belum memiliki saham perusahaan X). Ketika pada sesi berikutnya, harga saham tersebut turun menjadi (misal menjadi Rp 800,00), si A pun segera melakukan aksi beli saham perusahaan X untuk kemudian diserahkan kepada B. Maka keuntungan si A pada saat penyerahan adalah Rp 200,00 dikalikan jumlah lembar saham yang berhasil dia jual.

Sumber: http://asysyariah.com/mengenal-bank-syariah/

 

========================================================

 

Karakteristik Bank Syariah

 

(ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin)

 

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah mudharabah. Berdasarkan prinsip ini pihak bank akan berfungsi sebagai:

1. Mudharib (pengelola)

Bank bertindak sebagai mitra, dengan penabung sebagai shahibul maal (pemodal). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

2. Shahibul maal (pemodal/investor)

Bagi pengusaha/peminjam dana, bank berfungsi sebagai pemodal, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara sang pengusaha/peminjam berfungsi sebagai mudharib (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar atau mengelola dana bank.

 

Pada lembaran majalah yang terbatas ini, penulis akan mengupas masalah terpenting yang ada di bank-bank syariah mengingat terlalu banyak praktik transaksi dan sistem yang ada pada tubuh bank. Setidaknya ada pencerahan wawasan tentang bank syariah, apakah syar’i sesuai komitmen mereka, ataukah hanya “numpang nama” padahal hakikatnya sama dengan bank konvensional atau bahkan lebih ‘kejam’?

Ada satu hal yang akan dibahas yaitu masalah mudharabah. Berikut ini rincian hukum syar’inya dan penerapan bank syariah di lapangan.

 

Mudharabah

Dalam perspektif ilmu fiqh Islami, mudharabah merupakan salah satu bagian dari pembahasan masalah yang lebih luas yaitu syirkah. Syirkah sendiri bermakna berserikat (kongsi) dalam sebuah hak atau aktivitas (Al-Mughni, 6/399).

Syirkah secara global diperbolehkan secara syar’i dengan dasar Al-Qur’an, As-Sunnah, dan ijma’ ulama. Walaupun ada beberapa permasalahan yang masih ada khilaf di kalangan fuqaha. Secara syar’i, syirkah terbagi menjadi dua:

1. Syirkah milkiyah (kepemilikan)1 (شِرْكَةُ الْأَمْلَاكِ)

Syirkah ini tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi tertentu yang mengharuskan adanya kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih seperti kongsi pada sebuah pabrik, kendaraan, dan lain-lain.

Dalam syirkah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata atau keuntungan yang dihasilkan aset tersebut, diatur dalam syariat pada hukum waris, wasiat, dan syirkah.

2. Syirkah ‘uqud (akad) (شِرْكَةُ الْعُقُودِ)

Syirkah inilah yang diulas para fuqaha dalam Kitab Syirkah di kitab-kitab mereka.

Syirkah ini ada lima macam:

a. Syirkah Abdan (شِرْكَةُ الْأَبْدَانِ)

Maknanya adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.

Misal: Kerjasama dua orang tukang untuk menggarap proyek pembangunan sebuah rumah, dua orang arsitek kerjasama menggarap sebuah proyek, atau dua orang penjahit kerjasama menerima order pembuatan baju, atau yang semisal itu. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Syirkah ini juga disebut dengan شِرْكَةُ الْأَعْمَالِ atau شِرْكَةُ الصِّنَاعِي

b. Syirkah ‘Anan (شِرْكَةُ الْعَنَانِ)

Yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing pihak berpartisipasi dalam dana dan kerja. Masing-masing berbagi keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan bersama dengan memerhatikan persentase porsi dana masing-masing.

c. Syirkah Wujuh (شِرْكَةُ الْوُجُوهِ)

Maksudnya adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik hingga dipercaya oleh perusahaan/pedagang.

Mereka membeli produk dari perusahaan /pedagang tanpa modal dengan tempo tertentu lalu menjualnya. Keuntungan dan kerugian ditanggung mereka bersama sesuai kesepakatan. Syirkah ini juga dikenal dengan istilah syirkah piutang.

d. Syirkah Mufawadhah (شِرْكَةُ الْمُفَاوَضَةِ)

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi t dalam kitab Al-Mughni (6/436) membagi syirkah ini menjadi dua macam:

• Melakukan kontrak kerjasama pada semua jenis syirkah yang ada. Misal: Kombinasi antara syirkah ‘anan, wujuh, dan abdan dalam sebuah kontrak kerjasama.

• Kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan ketentuan adanya kesamaan pada dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, beban utang, dan lain sebagainya. Bahkan memasukkan aset masing-masing pihak ke dalam akad syirkah, seperti harta waris, luqathah (harta temuan), rikaz (harta karun), dan semisalnya.

e. Syirkah Mudharabah2 (شِرْكَةُ الْمُضَارَبَةِ)

Jenis inilah yang menjadi pembahasan kita. Secara bahasa مُضَارَبَةٌ diambil dari kata ضَرَبَ فِي الْأَرْضِ yang artinya berjalan di muka bumi untuk menjalankan usaha. Allah l berfirman:

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (Al-Muzzammil: 20)

Mudharabah adalah istilah yang digunakan oleh orang Irak, sementara orang Hijaz menamainya qiradh (قِرَاضٌ).

 

Secara syar’i, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, shahibul maal (pemilik harta/pemodal) menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola (mudharib). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Demikian juga dengan kerugian, ditanggung pula oleh kedua pihak di mana shahibul maal berkurang modalnya sedangkan pengelola tidak mendapatkan apapun dari usaha tersebut.

Dalam Al-Mughni (6/431), Ibnu Qudamah Al-Maqdisi t menyatakan: “Para ulama telah ijma’ (sepakat) tentang kebolehan mudharabah secara global. Demikian disebutkan oleh Ibnul Mundzir t.”

Umat manusia juga membutuhkan mudharabah karena harta benda tidak mungkin berkembang kecuali dengan adanya usaha. Sementara itu, tidak setiap orang yang mempunyai harta (modal) juga punya skill (keahlian) dan reputasi yang baik dalam berusaha. Begitu pula, tidak setiap orang yang punya keahlian berusaha selalu punya modal usaha. Maka Allah l menghalalkan mudharabah untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak.

Wallahu a’lam.


1 Definisinya adalah kongsi pada kepemilikan sebuah aset (اجْتِمَاعٌ فِي اسْتِحْقَاقٍ) (Asy-Syarhul Mumti’, 4/250)

2 Sebagian ulama tidak memasukkan mudharabah dalam bagian syirkah namun membahasnya secara tersendiri.

Sumber: http://asysyariah.com/karakteristik-bank-syariah/

 

=======================================================

 

Ketentuan-ketentuan Mudharabah

 

(ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin)

 

Islam mengatur mudharabah dengan ketentuan-ketentuan baku yang tidak boleh dilanggar agar sistem mudharabah tersebut syar’i. Jauh dari praktik ribawi, bersih dari noda pertaruhan dan judi.

Secara garis besar, ketentuan-ketentuan tersebut bermuara pada lima hal:

1. Modal (رَأْسُ الْمَالِ)

2. Kerja (الْعَمَلُ)

3. Keuntungan/Laba (الرِبْحُ)

4. Pemodal (صَاحِبُ الْمَالِ) dan pengelola (الْعَامِلُ/ الْمُضَارِبُ) yang biasa disingkat dengan (الْعَاقِدَانِ) yakni kedua belah pihak yang melakukan kontrak kerjasama usaha.

5. Akad/ijab qabul (الصِّيْغَةُ)

 

Modal (رَأْسُ الْمَالِ)

Para ahli fiqh menyebutkan beberapa ketentuan terkait dengan masalah modal, walau sebagian besarnya masih dalam perbincangan di antara mereka. Di antaranya adalah:

1. Modal harus berupa alat bayar (نَقْدٌ) dalam hal ini adalah mata uang, baik dinar, dirham, ataupun yang lain.

Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni (6/418) menjelaskan: “Tidak ada khilaf (di kalangan ulama) tentang kebolehan menjadikan dirham dan dinar sebagai modal. Karena berfungsi sebagai mata uang dan alat bayar. Semenjak zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sampai sekarang, orang-orang melakukan syirkah dengan modal tersebut tanpa ada pengingkaran.”

Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga menukilkan ijma’ ulama dalam Ar-Raudhah. Lihat Takmilah Al-Majmu’ (15/103) karya Al-Muthi’i.

Dalam hal menjadikan sebuah barang (عُرُوضٌ) sebagai modal, ada perselisihan di kalangan ahli fiqh. Bagi sebagian ahli fiqh yang memperbolehkannya, modal yang dianggap adalah nilai barang tersebut di saat akad, sedangkan laba rugi ditentukan sesuai persyaratan yang disepakati kedua belah pihak. Ketika akad mudharabah selesai (فَسَخٌ), kedua belah pihak mengembalikan modal awal dalam bentuk nilai barang tersebut saat akad. Ini adalah pendapat Malik, Ibnu Abi Laila, Thawus, Auza’i, Hammad bin Abi Sulaiman, dan satu riwayat dari Ahmad bin Hanbal. (Al-Mughni, 6/419)

Pendapat ini dirajihkan Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti’ (4/256).

 

2. Modal harus diketahui secara pasti jumlah nominalnya (مَعْلُومُ الْقَدَرِ) dan telah diberikan (مُعَيَّنٌ).

Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan: “Termasuk persyaratan mudharabah adalah modal harus diketahui jumlah nominalnya, dan tidak diperbolehkan bila majhul (tidak diketahui) nominalnya atau juzaf (sesuatu yang dikira-kira tanpa ada timbangan atau takaran)….” (Al-Mughni, 6/422 dan 6/500).

Ini adalah madzhab Al-Imam Asy-Syafi’i dan Al-Imam Ahmad rahimahumallah. Dampak negatif yang ditimbulkan karena ketidakjelasan nominal sebuah modal adalah:

a) Ketika akad mudharabah selesai, berapa modal yang harus dikembalikan?

b) Hal tersebut rawan perselisihan dan memicu persengketaan.

c) Akan muncul banyak ketimpangan dan permasalahan saat usaha dijalankan.

 

Masalah 1: Si A punya uang dengan nominal tertentu dipinjam si B. Apakah boleh si A menjadikannya sebagai modal mudharabah dengan si C?

Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjawab dalam Raudhah-nya. “Kalau seandainya dia punya piutang pada seseorang lalu berkata kepada pihak ketiga: ‘Aku lakukan akad qiradh denganmu. Modalnya adalah piutangku pada si fulan. Ambil dan kelolalah untuk sebuah usaha’ atau dia berkata  ‘Aku adakan akad qiradh denganmu. Ambil piutangku dan pakai sebagai modal usaha’ atau dia berkata ‘Ambil piutangku, jika sudah kamu pegang maka itu sebagai modal qiradh antara kita.’

Ini semua tidak sah. Bila sang amil (pengelola) sudah mengambilnya dan mengelola sebuah usaha, maka dia (si A) tidak berhak mendapatkan laba yang dipersyaratkan. Semua harta milik pemodal (shahibul maal), sedangkan sang amil hanya mendapatkan upah sebagai pegawai.

Begitu pula jika dia berkata kepada pihak yang berutang, ‘Aku adakan akad qiradh denganmu. Modalku adalah harta yang kamu pinjam.’ Ini semua tidak sah.” (Takmilah Al-Majmu’ 15/103, Al-Mughni 6/498)

Ketentuan sahnya akad mudharabah dengan kondisi di atas adalah dia harus mengambil terlebih dahulu harta tersebut (قَبْضٌ). Setelah ada di tangan, baru dia jadikan sebagai modal dalam akad mudharabah/qiradh.

 

Masalah 2: Bila si A punya uang yang dititipkan kepada si B, bolehkah dia jadikan modal mudharabah dengan si C?

Jawabnya:

Ada khilaf, yang rajih adalah diperbolehkan kecuali bila uang tersebut hilang. Maka tidak diperbolehkan sebab kasusnya akan sama dengan uang piutang dan ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi’i dan Ahmad rahimahumallah (Al-Mughni 6/500-501).

 

3. Tidak dipersyaratkan modal mudharabah diserahkan sepenuhnya kepada amil (mudharib/pengelola).

Sebab menurut pendapat yang lebih rajih, sang pemodal juga diperbolehkan ikut terjun dalam usaha mudharabah dan laba dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Ini adalah pendapat Hambali yang dirajihkan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni (6/435).

Bahkan, bila sang pemodal mensyaratkan salah seorang pegawainya ikut serta dalam mengelola usaha, juga diperbolehkan dan ini adalah pendapat mayoritas sahabat radhiallahu ‘anhum.

 

4. Dalam akad syirkah secara umum, tidak dipersyaratkan kesamaan jenis mata uang dalam modal.

Masalah ini terjadi bila kedua belah pihak menjadi pemodal dan yang menjadi pengelola adalah salah satu atau keduanya, seperti pada syirkah ‘anan.

Maka diperbolehkan misalnya salah satunya mengeluarkan modal dalam bentuk rupiah, sementara yang lain dalam bentuk dolar.

Namun Asy-Syaikh Ibnul ‘Utsaimin rahimahullah memberikan catatan, apabila kurs (nilai tukar) kedua mata uang tersebut baku tidak berubah-ubah. Jika sering terjadi perubahan (fluktuatif) maka modal harus dari mata uang sejenis. (Asy-Syarhul Mumti’, 4/255, 264)

 

5. Apakah diperbolehkan mencampur modal dengan yang lainnya?

Masalah ini ada beberapa gambaran dengan hukum yang beragam:

a) Percampuran modal dua orang yang berserikat baik yang mengelola salah satu atau keduanya. Masalah ini terjadi pada syirkah ‘anan.

Pendapat yang rajih adalah tidak dipersyaratkan percampuran dua modal menjadi satu dalam usaha. Bahkan boleh masing-masing mengelola modalnya dalam sebuah usaha. Laba masing-masing usaha dibagi dua antara mereka.

Untuk lebih jelasnya, para ulama membagi “percampuran” menjadi dua:

• Percampuran total (اخْتِلَاطٌ تَامٌّ)

Yaitu mencampur dua modal menjadi satu untuk usaha yang dikelola secara bersama oleh kedua belah pihak. Jenis ini dipraktikkan di kalangan madzhab Syafi’i.

• Percampuran tempat (اخْتِلَاطُ الْمَكَانِ)

Maksudnya kedua modal disatukan di sebuah lokasi namun masing-masingnya dikelola dalam usaha yang berbeda.

Misal: sebuah supermarket, di sisi kanan untuk modal A dengan usaha A dikelola sendiri oleh pemilik modal. Sedangkan di sisi kiri untuk modal B dengan usaha B juga dikelola oleh pemodalnya sendiri.

Jenis ini dipakai oleh madzhab Maliki.

Pendapat yang shahih kedua percampuran di atas diperbolehkan. Ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah dan dirajihkan Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah dalah Asy-Syarhul Mumti’ (4/264).

b) Percampuran modal mudharabah dengan harta sang amil (pengelola).

Pada prinsipnya, sang amil hanya mengelola modal mudharabah dengan shahibul maal (pemodal) dengan kesepakatan antara keduanya:

“Tidak diperbolehkan mencampur harta mudharabah dengan harta dia sendiri. Jika dilakukan dan tidak bisa diidentifikasi maka dia harus mengganti. Sebab, harta (mudharabah) adalah amanah. Kedudukannya sama dengan harta titipan (wadi’ah).” Demikian penjelasan Ibnu Qudamah t (Al-Mughni 6/464).

Adapun bila sang amil mengelola modal mudharabah untuk suatu usaha, di saat yang sama dia lupa mengelola hartanya sendiri, maka tidak boleh ada percampuran antara dua harta. Laba mudharabah bersendiri dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan laba usaha sendiri untuk diri pribadi. (Al-Mughni 6/467)

Keadaan di atas dikecualikan bila ada izin dari shahibul maal baik izin umum, menurut sebuah pendapat, maupun izin khusus, menurut pendapat yang lain.

c) Percampuran dua modal dari shahibul maal. Ada dua keadaan:

– Shahibul maal (pemodal) dalam waktu bersamaan menyerahkan dua modal sekaligus kepada ‘amil.

Hal ini diperbolehkan bila sang pemodal mempersyaratkan percampuran modal. Bila ada syarat tersebut, maka sang ‘amil boleh mencampur kedua modal, baik besar modal keduanya sama atau berbeda, persentase bagi hasilnya sama maupun ada perbedaan.

• Shahibul maal menyerahkan dua modal pada waktu yang berbeda. Percampuran modal diperbolehkan dengan dua ketentuan:

• Shahibul maal menyerahkan modal ke-2 sebelum ‘amil mengelola modal pertama

– Adanya syarat percampuran modal

(Ar-Riba fil Mu’amalah Al- Mashrafiyyah 2/1089, Dr. Abdullah As-Sa’idi. Lihat Al-Mughni 6/480)

d) Percampuran modal dari dua shahibul maal (pemodal) atau lebih.

Masalah ini ada kaitannya dengan salah satu pembahasan (amal/kerja) yang akan dibahas pada poin-poin berikutnya.

Wallahu a’lam.

 

Kerja  (الْعَمَلُ)

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan sang amil dalam mengelola harta/modal mudharabah.

1. Tidak diperbolehkan bagi sang amil baik dia pemodal atau pengelola, membeli dan atau menjual segala sesuatu yang diharamkan dalam syariat.

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi t menyatakan: “Tidak diperbolehkan bagi sang amil membeli khamr atau babi, baik keduanya (pemodal dan pengelola) muslim atau salah satunya muslim yang lainnya dzimmi1. Bila dia lakukan maka wajib ganti rugi. Ini juga pendapatnya Asy-Syafi’i….” (Al-Mughni 6/464-465)
Alasannya sangat jelas, seorang muslim tidak diperkenankan melakukan praktik jual beli barang haram. Begitu pula dzimmi, dia dilarang membelikan sesuatu yang tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim.

2. Taqyiidul mudharabah (تَقْيِيدُ الْمُضَارَبَةِ)

Maksudnya adalah sang pemodal mempersyaratkan pada akad mudharabah, modal dikelola sang amil pada jenis usaha tertentu.
Misal: dijalankan pada usaha yang bergerak di bidang makanan, properti, atau yang lainnya.
Atau pada pasar tertentu, misal modal hanya dikelola di pasar Surabaya atau daerah lain secara khusus.
Atau pada pihak-pihak tertentu. Misal: sang amil hanya boleh melakukan jual beli dari saudagar A.
Masalahnya adalah, apakah diperbolehkan secara hukum syar’i?
Jawabnya adalah:
Mudharabah dibagi dua:
a) Mudharabah Muthlaqah (مُضَارَبَةٌ مُطْلَقَةٌ)
Yaitu mudharabah yang bersifat tak terbatas (unrestricted), sang pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada mudharib (pengelola) untuk memutar uangnya.
b) Mudharabah Muqayyadah (مَضَارَبَةٌ مُقَيَّدَةٌ)
Yaitu mudharabah yang bersifat terbatas (restricted) sebagaimana digambarkan di awal.
Ada khilaf di kalangan para fuqaha:
• Madzhab Malikiyah dan Syafi’i tidak membolehkannya, dengan alasan membatasi ruang gerak sang ‘amil, khususnya bila barang yang dipersyaratkan sulit ketersediaannya (di pasaran).
• Madzhab Hambali dan Hanafi membolehkannya karena tidak bertentangan dengan prinsip mudharabah. Juga tidak meniadakan keuntungan secara total walaupun mungkin menguranginya. Pendapat ini lebih mendekati (kebenaran), dirajihkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni (6/491). Lihat Ar-Riba (2/1032-1036).
3. Tauqiitul Mudharabah (تَوْقِيتُ الْمُضَارَبَةِ)
Maksudnya adalah shahibul maal (pemodal) menentukan tempo tertentu dalam akad mudharabah, di mana sang ‘amil tidak lagi diperbolehkan mengelola modal setelah jatuh tempo dan mudharabah dianggap selesai.
Misal: Pemilik dana melakukan akad mudharabah dengan pengelola selama satu tahun atau satu bulan.
Jumhur ulama berpendapat, mudharabah tidak boleh ditentukan waktunya.
Namun pendapat yang rajih adalah diperbolehkan adanya akad mudharabah dengan tempo tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Alasannya adalah:
• Tidak mengandung unsur riba
• Tidak mengandung unsur gharar (pertaruhan)
• Tidak meniadakan konsekuensi akad
• Tidak meniadakan keuntungan usaha secara total walaupun mungkin terjadi kekurangan.
Ini adalah pendapat madzhab Hanafi, satu riwayat dalam madzhab Hambali, dirajihkan Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni (6/492) dan Dr. Abdullah As-Sa’idi dalam Ar-Riba (2/1036-1045).
Alhasil, mudharabah dilihat dari sisi temponya dibagi menjadi dua:
• Mudharabah Mu’ajjalah (مُضَارَبَةٌ مُعَجَّلَةٌ)
Yaitu mudharabah dengan batasan tempo tertentu sesuai kesepakatan. Mudharabah ini selesai dengan jatuhnya tempo.
• Mudharabah Ghairu Mu’ajjalah (مُضَارَبَةٌ غَيْرُ مُعَجَّلَةٍ)
Yaitu mudharabah tanpa ada batasan tempo tertentu dan dianggap selesai (fasakh/ فَسَخٌ) dengan beberapa sebab:
– Kedua belah pihak atau salah satunya membubarkan akad mudharabah.
– Kematian salah satu atau keduanya.
– Keduanya atau salah satunya mengalami kegilaan (gangguan jiwa).
– Terjadi hajar (هَجَرٌ), penyitaan harta karena keduanya atau salah satunya diklaim sebagai safiih (سَفِيهٌ) yakni pihak yang tidak layak mengelola harta. (Al-Mughni 6/485)
4. Mudharabatul Mudharib (مَضَارَبَةُ الْمُضَارِبِ)
Maknanya adalah mudharib (amil) menyerahkan modal mudharabah dari shahibul maal kepada amil lain dengan akad mudharabah. Dengan kata lain, sang amil melakukan akad mudharabah dengan amil lain dengan modal shahibul maal.
Ringkasnya, pada masalah ini ada tiga pihak yang terkait: shahibul maal (pemodal), mudharib (amil bagi shahibul maal), dan amil lain/pihak ketiga (amil bagi mudharib). Modal yang dipakai adalah modal dari shahibul maal.
Masalah ini menjadi perbincangan panjang di kalangan fuqaha. Ringkasnya, pada masalah ini ada beberapa keadaan:
a. Akad dilakukan tanpa seizin shahibul mal.
Para fuqaha dari semua madzhab melarang praktik akad seperti ini.
Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan, “Sang amil tidak diperbolehkan melakukan akad qiradh (mudharabah) dengan pihak lain kecuali dengan perintah/instruksi shahibul maal.” (Al-Mudawwanah, 5/104)
Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni (6/461) menguraikan, “Tidak diperbolehkan bagi mudharib (amil) menyerahkan harta (modal) kepada pihak lain sebagai akad mudharabah….”
b. Akad dilakukan dengan seizin shahibul maal
Para fuqaha membagi izin ini menjadi dua:
1) Izin secara umum (إِذْنٌ عَامٌّ)
Seperti ucapan shahibul maal kepada amil: “Kelola modal ini sekehendakmu/menurut pandanganmu.”
Madzhab Hanafi dan madzhab Hambali menganggap sah perizinan secara umum ini, sehingga sang amil bisa melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga.
Sebagian fuqaha mensyaratkan adanya izin khusus dari shahibul maal, dan pendapat ini yang lebih tepat, khususnya di zaman sekarang, dengan alasan:
– Lemahnya amanah dan agama keumuman orang.
– Kemudahan fasilitas masa kini, khususnya alat komunikasi, sehingga memudahkan bagi amil untuk meminta izin secara khusus kepada shahibul maal. (Lihat Ar-Riba 2/1062)
2) Izin secara khusus (إِذْنٌ خَاصٌّ)
Yaitu perizinan secara khusus dari shahibul maal kepada amil, seperti ucapan: “Silakan melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.”
Seluruh fuqaha menganggap izin khusus ini sebagai legalitas untuk pengesahan akad. Bila sang amil sudah mengantongi izin khusus dari shahibul maal, maka dia bisa melakukan akad mudharabah dengan pihak lain dengan modal yang ada. Masalahnya adalah, apakah sang amil (pengelola pertama) mendapatkan laba dari mudharabah dengan pihak lain tersebut?
Jawabnya adalah:
Kondisi sang amil pada akad ini tidak lepas dari dua keadaan:
a. Sang amil tidak terlibat dalam pengelolaan modal usaha
Madzhab Malikiyah (Maliki), Hanabilah (madzhab Hambali), dan Syafi’iyah (madzhab Syafi’i) menyatakan: Tidak ada laba bagi sang amil. Sebab laba mudharabah hanya tercapai dengan dua hal: modal dan amal (kerja). Keduanya tidak ada pada sang amil. Modal milik shahibul maal, sedangkan amal (kerja) dilakukan oleh pihak lain. Pendapat inilah yang shahih. (Al-Mughni, 6/463-464)
b.Posisi amil pada kondisi ini hanya sebagai wakil shahibul maal. Dia hanya mendapatkan upah wikalah (sebagai wakil) yang diberikan shahibul maal. Sementara laba dibagi antara shahibul maal dengan pihak ketiga.
Faedah
Sebagian pihak mungkin akan mengatakan: ”Fuqaha membolehkan sang amil membayar orang lain untuk mengelola modal usaha. Boleh juga mewakilkannya kepada orang lain. Lantas apa bedanya masalah ini dengan yang sebelumnya?”
Jawabnya adalah: Ada perbedaan penting yang harus diperhatikan:
– yang diperbolehkan fuqaha adalah hal tersebut masih dalam cakupan amalan mudharib (amil) di mana sang amil tidak terpisah dengan amalan mudharabah.
– adapun yang ditiadakan oleh fuqaha adalah ketika sang amil tidak terlibat dalam amal mudharabah sedikitpun, sebagaimana yang diuraikan di atas. (Ar-Riba 2/1068)
Faedah
Perbedaan antara laba dan upah ada dua:
• Laba tidak dapat dipastikan pada setiap kondisi. Terkadang banyak, mungkin sedikit, bahkan bisa jadi tak ada laba sedikitpun bila terjadi kerugian pada usaha mudharabah.
Sedangkan upah, sesuatu yang pasti apapun kondisinya. Tidak terkait dengan laba/untung-rugi sebuah usaha mudharabah.
• Laba pada usaha mudharabah hanya dicapai dengan modal atau kerja (amal), sementara upah tidak. (Ar-Riba, 2/1068-1069)
b. Sang amil ikut terlibat dalam pengelolaan usaha. Kondisi ini hanya disebutkan oleh Syafi’iyah, sementara yang lain menghukumi sama dengan kondisi sebelumnya.
Di kalangan Syafi’iyah sendiri ada ikhtilaf dan yang rajih menurut mereka adalah tidak dapat laba dan akad tersebut tidak diperbolehkan. Demikian tarjih An-Nawawi t dalam Ar-Raudhah (5/132). (Lihat Ar-Riba, 2/1053-1082)
5. Melakukan akad mudharabah dengan banyak pihak.
Masalah ini kaitannya dengan percampuran modal usaha dari banyak shahibul amal. Gambaran masalahnya adalah mudharib (amil) melakukan akad mudharabah dengan shahibul maal (pemodal) lalu dia melakukan akad yang sama dengan pemodal-pemodal lain. Apa hukumnya?
Pada prinsipnya, amil tidak boleh2 melakukan akad mudharabah lagi dengan pihak/pemodal lain. Namun para fuqaha membolehkannya dengan ketentuan:
a) Izin khusus dari pemodal awal dan keridhaannya.
Bila diizinkan maka diperbolehkan dengan kesepakatan ulama (Al-Mughni 6/465). Bila tidak diizinkan, maka syarat kedua harus terpenuhi, yaitu:
b) Tidak memadharatkan pemodal awal
Fadhilatusy Syaikh Ibnu ‘Utsaimin t menyebutkan bahwa bentuk madharat yang menimpa pemodal awal adalah salah satu dari dua perkara:
• Sang amil sibuk dengan mudharabah kedua hingga melalaikan mudharabah pertama.
• Sang amil mengelola usaha mudharabah kedua yang sejenis dengan mudharabah pertama, yang berakibat penurunan harga.
Misal: Pada mudharabah pertama, amil membelanjakan modal dalam bentuk pakaian. Pada mudharabah kedua juga dibelanjakan dengan bentuk serupa. Akibatnya terlalu banyak barang serupa menumpuk di pasaran, harga pun jadi turun. (Asy-Syarhul Mumti’, 4/270)
Terkadang, bentuk usaha yang dikelola berbeda, modal pertama dalam bentuk sembako, modal kedua dikelola dalam bidang otomotif. Pada prinsipnya diperbolehkan. Namun terkadang, sang amil tersibukkan dengan salah satunya, lalai dari yang lain. Inilah yang tidak diperbolehkan (Asy-Syarhul Mumti’ 4/270).
Ringkasnya, perlu ada izin khusus dari pemodal awal. “Bila tidak dizinkan namun tidak memadharatkan dia, maka diperbolehkan tanpa ada khilaf”, demikian uraian Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni (6/465).
Apabila dua syarat tersebut tidak terpenuhi, apakah sang amil boleh mencampur semua modal yang ada?
Pada prinsipnya, yang ditekankan adalah keadilan, transparan, kejujuran, serta tidak ada unsur riba dan gharar (pertaruhan).
Dua kemungkinan yang bisa ditampilkan di sini:
a. Pemisahan total harta-harta mudharabah dengan harta-harta yang lain.
Kelebihan teknik ini adalah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung dengan akurat. Untung-rugi juga dapat dihitung dan dialokasikan dengan akurat.
Kelemahannya adalah menyangkut masalah moral hazard (penyimpangan moral) dan preferensi investasi si mudharib (amil). Akan timbul pertanyaan: “Ke portofolio (surat berharga yang menunjukkan bukti penanaman modal, red.) mana dana tersebut diinvestasikan?”
“Dalam portofolio mana account officer1 ditugaskan?”
“Bagaimana si mudharib (amil) menjelaskan jika rate of return (tingkat pengembalian/hasil dari suatu investasi, red.) dari dana pemegang saham ternyata lebih besar dibandingkan dengan rate of return dana mudharabah?”
Saya (penulis) punya usulan sederhana tapi tepat: “Masing-masing modal dari shahibul maal dikelola secara tersendiri, sesuai kesepakatan masing-masing pemodal terkait dengan persentase bagi hasil dan yang lainnya. Lalu masing-masing usaha dilakukan pembukuan (akunting) secara tersendiri.”
Dengan cara di atas akan tegak prinsip keadilan, transparan, tidak ada gharar dan riba, sangat menguntungkan pihak amil sebab dia mendapatkan laba di masing-masing pemodal.
Kelemahannya terletak pada pengelolaan usaha dan pembukuan. Amil akan memikirkan seabrek usaha, pikirannya akan bercabang, dan dibutuhkan perhatian serta keseriusan ekstra. Namun itu bisa diperingan dengan dua cara:
– Menunjuk wakil untuk masing-masing usaha yang dikelola
– Menggaji para pegawai untuk meringankan perkerjaannya.
b. Percampuran seluruh modal2
Dengan cara ini, amil menyatukan seluruh modal untuk sebuah usaha. Masing-masing modal dari shahibul maal menjadi semacam saham sesuai dengan persentase besar kecilnya modal, dan laba masing-masing dihitung sesuai dengan sahamnya.
Teknik ini cukup sederhana, dapat menghilangkan munculnya masalah etika dan moral hazard seperti di atas, tapi menimbulkan kesulitan dalam hal akunting.
Yang ditekankan pada teknik ini adalah ketelitian, kejujuran, transparansi, dan laporan pertanggungjawaban kepada para pemodal. (Lihat Bank Syari’ah hal. 139)
Faedah
Bila ketentuan di atas tidak terpenuhi namun sang amil tetap meneruskan akadnya maka semua laba adalah milik pemodal, sedangkan amil hanya mendapatkan upah seorang pegawai.
Kaidahnya, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin t: “Apabila akad mudharabah tidak sah, maka seluruh laba adalah milik pemilik modal dan amil mendapatkan upah sebagai pegawai.” (Asy-Syarhul Mumti’, 4/270)
6. Amil diharuskan mengerjakan segala sesuatu yang bisa dilakukan seorang amil dan dia tidak mendapatkan upah/laba khusus untuk itu.
Adapun pekerjaan di luar kebiasaan maka dia bisa menggaji pegawai yang diambilkan dari modal (termasuk biaya operasional usaha). (Al-Mughni 6/470)
7. Apabila amil melakukan tindakan kecerobohan yang membuat hilang/rusaknya aset, maka dia harus memberi ganti rugi.
Begitu pula bila dia melakukan aktivitas yang tidak boleh dia lakukan atau membeli sesuatu yang dilarang untuk dibeli, maka dia harus membayar ganti rugi.
Ini adalah pendapat mayoritas ulama, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Hakim bin Hizam, Abu Qilabah, Nafi’, Iyas, Asy-Sya’bi, An-Nakha’i, Al-Hakam, Hammad, Malik, Syafi’i, Ahmad, Ishaq, dan ashabur ra’yi (Al-Mughni 6/468).
8. Amil tidak boleh membeli barang dengan harga yang melebihi modal usaha.
Bila dia lakukan maka ada dua kemungkinan:
a. Dia beli dengan niat yang lebih menjadi tanggungannya. Maka jual belinya sah dan kelebihan barang menjadi miliknya, tidak termasuk dalam akad mudharabah.
b. Tidak berniat untuk menanggungnya, maka jual belinya tidak sah. (Al-Mughni 6/459)

Laba (الرِبْحُ)

Terkait dengan laba juga ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan:

1. Laba mudharabah sesuai dengan kesepakatan pemodal dan mudharib (amil).

Al-Imam Ibnul Mundzir t dalam kitab Al-Ijma’ (hal. 111) menyatakan: “Para ulama sepakat, sang amil diperbolehkan menentukan persyaratan laba, baik itu 1/3, ½, atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak….” (Al-Mughni 6/437)
Laba yang dipersyaratkan sesuai kesepakatan tidak mesti 50:50 (fifty:fifty). Bisa jadi shahibul maal lebih banyak atau lebih sedikit. Begitu pula laba mudharib.

2. Laba mudharib harus dipastikan dengan jelas dan diketahui persentasenya (الرِبْحُ مَعْلُومٌ)

Ini termasuk syarat sah akad mudharabah. Bila pemodal menyerahkan modal usaha tanpa menyebutkan persentase laba mudharib, maka akad tersebut tidak sah. Untung-rugi ditanggung penuh pemodal dan amil hanya mendapatkan upah sebagai karyawan. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Abu Tsaur, Asy-Syafi’i, Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, dan Ashhabur Ra’yi. Pendapat inilah yang rajih. (Takmilah Al-Majmu’ 15/113 dan Al-Mughni 6/440-441)

3. Laba mudharabah dipersyaratkan dalam bentuk persentase: 25%, 50%, 60%, atau 1/3, ¼, 2/3, dan seterusnya.

Ibnul Mundzir rahimahullah menjelaskan: “Seluruh ahli ilmi yang kami kenal bersepakat, akad qiradh (mudharabah) dinyatakan batal bila salah satunya atau keduanya mempersyaratkan (laba) untuk dirinya dalam bentuk nominal uang tertentu. Di antara ulama yang kami hafal (nama-nama)nya adalah Malik, Al-Auza’i, Asy-Syafi’i, Abu Tsaur, dan Ashhabur Ra’yi….”
Ini juga madzhab Al-Imam Ahmad rahimahullah, disebutkan Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni (6/448).
Penentuan laba dalam bentuk nominal terlarang karena alasan-alasan di bawah ini:
a. Ada unsur pertaruhan (judi)
Sebab, bisa jadi usaha tersebut menghasilkan laba sedikit hanya cukup untuk jatah amil. Atau bahkan mengalami kerugian sehingga modal usaha pun terambil untuk jatah laba mudharib. Bahkan bisa terjadi kerugian total, pemodal pun harus merogoh kocek lagi untuk memberikan jatah laba mudharib.
Pada semua kondisi di atas, yang dirugikan adalah pemodal. Mungkin pula yang terjadi sebaliknya, usaha yang dikelola mendapatkan laba melimpah ruah, sang mudharib (amil) hanya mendapatkan nominal yang dipersyaratkan.
Kondisi di atas meniadakan sikap keadilan, dan yang diuntungkan adalah pemodal.
b. Menimbulkan ketimpangan dalam mengelola usaha mudharabah.1

4. Laba dibagi setelah modal kembali.

Maka sang mudharib (amil) tidak bisa mengambil laba sebelum modal dikembalikan.Tidak ada khilaf di kalangan ulama dalam masalah ini. Ibnu Qudamah rahimahullah menguraikan dengan jelas masalah ini dalam Al-Mughni (6/472):
“Mudharib tidak berhak mengambil sedikit pun laba (mudharabah) hingga dia menyerahkan modal kepada shahibul maal (pemodal). Bilamana pada modal usaha ada kerugian dan keuntungan, maka keuntungan yang ada dipakai untuk menutup kerugian. Baik untung-rugi tersebut pada sekali usaha, atau kerugian terjadi pada salah satu akad jual beli sedangkan akad lain ada keuntungan. Ataupun salah satunya terjadi pada serangkaian usaha, sedangkan yang lain terjadi pada safari usaha berikutnya.
Sebab pengertian “laba” adalah sesuatu yang lebih dari modal usaha. Bila tidak ada kelebihan maka tidak ada laba. Kami tidak mengetahui adanya khilaf (ulama) dalam masalah ini….”
Faedah
Ibnu Qudamah rahimahullah juga menyatakan: “Apabila pada usaha mudharabah tampak keuntungannya, maka sang mudharib tidak boleh mengambil sedikit pun laba tersebut tanpa seizin pemodal. Kami tidak mengetahui adanya khilaf di kalangan ulama dalam masalah ini….” (Al-Mughni 6/484)
Bila sang mudharib atau pemodal menuntut pembagian laba yang tampak sebelum modal kembali, maka ada dua kemungkinan:
a. Salah satunya menolak pembagian laba
Dalam kondisi demikian yang didahulukan adalah ucapan pihak yang menolak, sehingga laba tidak boleh dibagi.
b. Keduanya sama-sama ridha
Dalam kondisi seperti ini, pendapat mayoritas ulama sebagaimana yang dinukil Ibnul Mundzir t, sang mudharib tidak boleh mengambil laba hingga modal kembali (Al-Mughni 6/484-485).

5. Kaidah dalam masalah mudharabah:

الْوَضِيعَةُ فِي الْمُضَارَبَةِ عَلَى الْمَالِ خَاصَّةً لَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ مِنْهَا شَيْءٌ
“Kerugian pada akad mudharabah ditanggung harta (modal), sang amil tidak menanggung kerugian sedikit pun.” (Al-Mughni 6/447)
Maksudnya, bila pada usaha mudharabah terjadi kerugian, pada prinsipnya yang menanggung adalah pemilik modal, bukan mudharib (amil). Kerugian sang amil adalah dia tidak mendapatkan apapun dari usaha mudharabah.
Lebih jelasnya, usaha mudharabah mengalami beberapa kemungkinan:
a. Mendapatkan laba
Maka laba itulah yang dibagi sesuai persentase jatah yang disepakati setelah modal kembali.
b. Tidak untung tidak rugi (kembali modal)
Maka pemodal mendapatkan kembali modalnya sedangkan amil tidak mendapatkan apa-apa.
c. Terjadi kerugian
Ada dua kemungkinan lagi untuk kondisi ini:
1) Rugi dan modal masih sisa
Maka kerugian ditanggung modal, shahibul maal hanya mendapatkan sisa modal yang ada. Sementara amil tidak mendapatkan apa-apa.
2) Rugi total
Kerugian ditanggung modal, shahibul maal kehilangan modalnya, amil tidak mendapatkan apa-apa.
Bila usaha mudharabah mengalami kerugian, maka pemodal tidak bisa menuntut amil ganti rugi kecuali pada satu keadaan, yaitu bila kerugian terjadi murni akibat keteledoran/kecerobohan/tindak sewenang-wenang sang amil.2
Faedah penting
Ibnu Qudamah rahimahullah menegaskan: “Bilamana shahibul maal mempersyaratkan ganti rugi atas amil atau ikut andil dengan saham saat kerugian, maka persyaratan tersebut batal. Kami tidak mengetahui adanya khilaf…” (Al-Mughni 6/490. Lihat Fatawa Al-Lajnah 14/335)
Jika terjadi akad mudharabah dengan syarat di atas maka termasuk akad pinjam meminjam/utang-piutang yang ada unsur kemanfaatan (bunga). Inilah riba.
Kaidah yang disepakati ulama:
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا
“Setiap akad pinjam-meminjam yang ada unsur manfaat (bunga) maka dia adalah riba.”
Akad di atas bukan قِرَاضٌ (mudharabah) lagi tapi قَرْضٌ (pinjaman). (Lihat Fatawa Al-Lajnah, 14/340)

الْعَاقِدَانِ

(Kedua belah pihak yang melakukan kontrak mudharabah)

Yang dimaksud adalah pemodal (shahibul maal) dan mudharib (amil). Ketentuannya sebagai berikut:
1. Pemodal dan amil adalah pihak yang diizinkan transaksinya secara syar’i yaitu aqil (berakal) dan baligh.
Mudharabah adalah sebuah akad kerjasama dua pihak untuk menjalankan usaha. Maka dipersyaratkan padanya apa yang dipersyaratkan pada jual beli.
Masalah ini sudah penulis singgung dalam majalah Asy Syariah Vol. III/No. 25/1427 H/2006 hal. 16 rubrik Kajian Utama.
2. Diperbolehkan melakukan akad mudharabah dengan orang kafir. Ini adalah pendapat Ahmad, Al-Hasan Al-Bashri, dan Al-Auza’i rahimahumullah. Pendapat inilah yang rajih, dikuatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam Al-Mughni (6/400).
Dalilnya adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa ta’ala:
“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Al-Mumtahanah: 8)
Juga tindakan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang melakukan muamalah duniawi dengan Yahudi. Lihat Shahih Bukhari (no. 2068).
Namun dengan ketentuan, tidak boleh melakukan transaksi atau jual beli barang haram sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Bila si kafir melakukan hal di atas, maka dia wajib memberi ganti rugi modal yang dipakai untuk itu.
Di antara cara untuk mengantisipasi masalah ini adalah yang mengelola usaha adalah amil muslim, atau amil kafir dengan pengawasan ketat. (Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Da’imah, 14/286-288)
3.  Diperbolehkan bagi wali anak kecil atau orang gila untuk mengembangkan harta mereka pada akad mudharabah, baik itu ayahnya, kakeknya, mushiy (yang diberi wasiat), hakim (pemerintah), atau orang yang dipercaya hakim. (Takmilah Al-Majmu’, 15/111)

Ijab Qabul (الصِيْغَةُ)

 
Lafadz ijab qabul bisa menggunakan kalimat قِرَاضٌ, مُضَارَبَةٌ, atau مُعَامَلَةٌ.
Akad mudharabah bisa diresmikan dengan ijab qabul menggunakan kalimat apapun, dengan bahasa apapun yang dipahami sebagai mudharabah.
Akad dianggap sah dengan menggunakan lafadz ijab qabul atau cara lain yang dipahami sebagai mudharabah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya:
1. Akad mudharabah dianggap batal dengan kematian salah satunya atau kegilaan yang menimpa salah satunya, baik itu sesudah berjalannya usaha atau sebelumnya. Namun bila ahli waris mereka hendak melanjutkan akad tersebut, maka diperbolehkan (Al-Mughni 6/488, 485).
2. Akad mudharabah dianggap batal bila modal usaha hilang/hancur sebelum usaha dijalankan. Bila ingin melanjutkan akad, maka harus didatangkan modal baru (Al-Mughni, 6/490).
Demikian sedikit ulasan tentang hukum-hukum dan ketentuan mudharabah dalam Islam. Sesungguhnya masih banyak lagi masalah yang perlu diangkat namun dicukupkan uraian di atas karena keterbatasan lembar majalah. Wallahu a’lam.

1 Dzimmi adalah orang kafir yang hidup bersama kaum muslimin di wilayah Islam.
2 Asy-Syaikh Ibnul Utsaimin t menegaskan bahwa hukumnya adalah haram. (Asy-Syarhul Mumti’ 4/272)
1 Account Officer (AO) adalah pejabat bank yang bertugas sejak mencari nasabah yang layak sesuai kriteria peraturan bank, menilai, mengevaluasi, mengusulkan besarnya kredit yang diberikan. Pada praktiknya, ia menjadi konsultan investasi.
2 Teknis inilah yang dipakai di bank-bank syariah di Indonesia.
1 Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Da’imah 14/319, Fatawa Asy-Syaikh Ibnu Baz 19/324.
Faedah:
Adapun nominal yang dipastikan dari laba, tidaklah diperbolehkan sebab termasuk riba. Karena termasuk qiradh (pinjaman) yang dipersyaratkan adanya sebuah kemanfaatan. (Fatawa Al-Lajnah 14/288)
Begitu pula tidak boleh disepakati adanya laba tertentu sekian persen tiap bulannya, sebab mudharabah mengandung kemungkinan untung dan rugi. (Al-Lajnah Ad-Da’imah, 14/360)
2 Lihat Fatawa Al-Lajnah (14/308 dan 334)

==========================================================

 

Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah

 

(ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin)

 

Mudharabah di dunia bank syariah merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Aplikasi mudharabah pada bank syariah cukup kompleks, namun secara global dapat diklasifikasikan menjadi dua:

1. Akad mudharabah antara nasabah penabung dengan bank

2. Akad mudharabah antara bank dengan nasabah peminjam

 

Berikut ini uraian sekaligus tinjauan syar’i terhadap aplikasi tersebut:

1. Akad mudharabah antara nasabah penabung dengan bank.

Aplikasinya dalam perbankan syariah adalah:

a. tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan qurban, tabungan pendidikan anak, dan sebagainya.

Sistem atau teknisnya adalah nasabah penabung memiliki ketentuan-ketentuan umum yang ada pada bank seperti syarat-syarat pembukaan, penutupan rekening, mengisi formulir, menyertakan fotokopi KTP, specimen tanda tangan, dan lain sebagainya.

Lalu menyebutkan tujuan dia menabung, misal untuk pendidikan anaknya, lalu disepakati nominal yang disetor setiap bulannya dan tempo pencairan dana.

Pada praktiknya, dana akan cair pada saat jatuh tempo plus bagi hasil dari usaha mudharabah. Secara kenyataan di lapangan, pihak bank bisa langsung memberikan hasil mudharabah secara kredit tiap akhir bulan.

b. Deposito biasa

Ketentuan teknisnya sama seperti ketentuan umum yang berlaku di semua bank. Pada produk ini, pihak penabung bertindak sebagai shahibul maal (pemodal) dan pihak bank sebagai mudharib (amil). Pada praktiknya harus ada kesepakatan tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar modal (dana) dapat diputarkan. Sehingga ada istilah deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Juga dibicarakan nisbah (persentase) bagi hasilnya dan biasanya dana akan cair saat jatuh tempo.

Secara kenyataan, semua akad pada tabungan berjangka dan deposito tertuang pada formulir yang disediakan pihak bank di setiap Customer Service (CS)nya.

c. Deposito khusus (special investment)

Di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Keumuman bank syariah tidak menerapkan produk ini.

 

Tinjauan hukum syar’i

Secara hukum syar’i, akad yang tertuang dalam formulir yang disediakan pihak bank cukup transparan dan lahiriahnya tidak ada masalah.

Adapun perbedaan sistem deposito/tabungan antara bank syariah dan bank konvensional adalah:

a) Pada akad

Bank Syariah sangat terkait dengan akad-akad muamalah syari’ah. Bank konvensional tidak terikat dengan aturan manapun.

b) Pada imbalan yang diberikan:

Bank syariah menerapkan prinsip mudharabah, sehingga bagi hasil tergantung pada:

• Pendapatan bank (hasil/laba usaha)

• Nominal deposito nasabah

• Nisbah (persentase) bagi hasil antara nasabah dan bank

• Jangka waktu deposito

Bank konvensional menerapkan konsep biaya (cost concept) untuk menghitung keuntungan. Artinya bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Di sinilah letak riba pada bank konvensional.

c) Pada sasaran pembiayaan

Bank Syariah terikat dengan usaha-usaha yang halal. Bank konvensional terjun dalam semua usaha yang halal maupun haram.

Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu disoroti pada akad mudharabah antara penabung dan bank syariah, di antaranya adalah:

a. Bila terjadi kerugian pada usaha bank atau bank ditutup/bangkrut

Di sini muncul pertanyaan besar: Siapa yang menanggung kerugian dana simpanan para nasabah?

Jawabannya adalah sebagai berikut:

Semua bank, baik konvensional maupun syariah1 harus terikat dan dinaungi oleh sebuah lembaga independen yang resmi yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Setiap bank mengasuransikan seluruh dana simpanan nasabah kepada lembaga tersebut, pihak bank yang membayar preminya. Bila terjadi kerugian/pailit pada pihak bank, maka LPSlah yang mengganti semua dana simpanan dari nasabah penabung paling banyak Rp 2 miliar (sesuai Peraturan Pemerintah No. 66 Th. 2008, red.).

 

Hakikat akad dengan kondisi di atas

Bila demikian kenyataan di lapangan yang tidak mungkin dipungkiri maka hakikat sesungguhnya adalah bukan akad mudharabah tetapi akad pinjaman (qiradh) yang karakteristik intinya adalah harus mengembalikan pinjaman, apapun yang terjadi.

Kesimpulannya, akad antara penabung dan bank syariah adalah riba/terlarang dengan alasan:

1) Pinjaman tersebut mengandung unsur bunga, dalam hal ini adalah bagi hasil yang dicapai.

Hakikatnya adalah penabung memberi pinjaman kepada pihak bank dengan syarat bunga dari persentase bagi hasil. Inilah hakikat dari riba jahiliah yang dikecam dalam Islam. Lihat makalah penulis di Kajian Utama Macam-macam Riba pada majalah Asy Syariah No. 28/III1428 H/2007 hal. 18.

2) Kerugian ditanggung mudharib (bank)

Ini menyalahi prinsip mudharabah yang syar’i seperti telah diuraikan sebelumnya. Kerugian modal yang terjadi pada usaha mudharabah murni ditanggung modal bukan amil/mudharib.

3) Pihak bank terjatuh pada asuransi bisnis yang diharamkan dalam Islam. Lihat makalah penulis tentang asuransi di Kajian Utama majalah Asy Syariah Vol. III/29/1428 H/2007 yang berjudul Asuransi hal. 20-24.

 

b. Pembiayaan yang dilakukan pihak bank kepada nasabah peminjam

Di sini muncul pertanyaan:

– Apakah pembiayaan tersebut pada akad-akad yang syar’i?

– Fungsi bank dengan pihak peminjam sebagai apa? Shahibul maal ataukah wakil nasabah penabung?

Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di atas diulas pada poin kedua, yaitu:

2. Akad mudharabah antara bank dan nasabah peminjam

Pada umumnya banyak bank syariah yang tidak mengalokasikan dana pembiayaan ke produk mudharabah dikarenakan risiko yang cukup tinggi, di antaranya:

a. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu tidak seperti yang disebut dalam akad

b. Lalai dan kesalahan nasabah yang disengaja

c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila dia tidak jujur.

Bank syariah lebih banyak mengalokasikan pembiayaan2 ke produk murabahah.

Pihak bank akan mengadakan akad dengan skema mudharabah dengan masalah melalui proses yang cukup ketat, di antaranya:

a. Melihat reputasi nasabah dalam dunia usaha

b. Melakukan pembiayaan pada usaha-usaha yang dapat diprediksi pendapatannya seperti:

– mudharabah dengan koperasi yang melakukan akad murabahah untuk memenuhi kebutuhan karyawannya.

– mudharabah dengan pihak yang bergerak di bidang rental officer.

c. Untuk usaha-usaha yang kurang bisa diprediksi pendapatannya, seringkalinya dialihkan ke akad murabahah. Pada akad mudharabah ini pihak bank bertindak sebagai shahibul maal (pemodal) dan nasabah sebagai mudharib (amil)

Saat akad, nasabah dan bank melakukan kesepakatan tentang :

• Biaya yang dikeluarkan

• Nisbah (persentase) bagi hasil

Nisbah ini bisa berubah-ubah, misal: 3 bulan pertama 60:40, tiga bulan kedua 50:50.

• Tenggang waktu mudharabah

– pihak nasabah memberikan dokumen tentang reputasi dia, pendapatan usahanya, dan lain-lain yang dibutuhkan pihak bank

– setiap tiga bulan, pihak nasabah membayar kepada bank keuntungan usaha dengan membuat laporan realisasi pendapatan (LRD)

– Pada umumnya pihak bank tidak terlibat dalam usaha nasabah, pihak bank hanya terlibat dalam pembiayaan

– Akad mudharabah ini disertai adanya jaminan dari pihak nasabah.

 

Tinjauan hukum syar’i

Secara umum akad mudharabah yang terpapar di atas tidak ada masalah sebab akadnya adalah mudharabah dan keuntungan diambil dari laba usaha menggunakan nisbah (persentase). Sedangkan pada bank konvensional menggunakan akad qiradh (pinjaman) dengan syarat bunga yang ditetapkan. Ini jelas riba jahiliah yang dikecam dalam Islam.

Namun, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab:

a. Dari mana bank memperoleh modal pembiayaan sehingga disebut sebagai shahibul maal.

Jawabnya adalah sumber dana bank berasal dari:

– modal pemegang saham

– titipan (tabungan) dengan sistem wadi’ah yad dhamanah3

– investasi (tabungan) dari nasabah dengan sistem mudharabah.

Intinya, bank menghimpun dana dari nasabah-nasabah penabung selaku shahibul maal yang sesungguhnya. Jadi pada hakikatnya, pihak bank tidak memiliki modal hingga layak disebut pemilik modal (shahibul maal).

Kesimpulannya, bank hanyalah sebagai perantara/wakil para nasabah penabung untuk melakukan akad mudharabah dan yang lainnya dengan nasabah peminjam. Inilah yang disebut dengan istilahmudharabatul mudharib (مُضَارَبَةُ الْـمُضَارِبِ).

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, sistem ini diperbolehkan jika ada izin khusus dari nasabah penabung (shahibul maal) dan mudharib (bank) tidak mendapatkan laba mudharabah tapi hanya dapat ujratul wakalah (upah sebagai wakil) baik terlibat langsung dalam usaha atau tidak.

Alhasil, akad mudharabah ini terlarang dengan alasan berikut:

1. Tidak ada izin khusus dari para nasabah penabung pada umumnya.

2. Kenyataan yang terjadi, pihak bank mengambil keuntungan bukan upah wakalah. Walau pada praktiknya bank menggabungkan dana modal dalam satu pool dan hasil usaha digabung dari beragam akad dengan nasabah, baik itu murabahah, mudharabah, musyarakah, maupun ijarah.

 

b. Bila terjadi kerugian pada usaha nasabah di luar prediksi semua pihak, apakah modal/pembiayaan dari pihak bank harus dikembalikan?

Jawabannya adalah:

Secara prinsip mudharabah yang syar’i, kerugian yang terjadi selama bukan karena kelalaian dan kecerobohan amil murni ditanggung modal, dalam hal ini adalah bank. Amil tidak dibebani apapun kecuali dia rugi tidak dapat laba dari usaha tersebut.

Praktik yang terjadi di dunia bank syariah cukup beragam. Perlu diketahui, bahwa semua bank mempersyaratkan pada akad mudharabah, semua aset nasabah yang digunakan untuk usaha harus diasuransikan terlebih dahulu. Ini sebagai upaya pengamanan bilamana terjadi sesuatu di luar prediksi semua pihak.

1. Sebagian bank syariah langsung melakukan penyitaan aset nasabah yang mengalami kebangkrutan atau menuntut pengembalian modal mudharabah.

Tindakan ini sangat jelas menunjukkan bahwa kerugian ditanggung amil. Ini jelas menyalahi prinsip mudharabah yang syar’i. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, hakikat akad sesungguhnya bukan qiradh (mudharabah) tapi qardh (pinjaman) yang harus ada pengembalian pinjaman apapun yang terjadi pada pihak peminjam.

Kesimpulannya, akad mudharabah di atas termasuk dalam kaidah: “Setiap pinjaman yang ada unsur kemanfaatan adalah riba.”

Riba jahiliah yang sangat dikecam dalam Islam, kemanfaatan yang diperoleh pihak bank adalah laba usaha nasabah dengan nisbah bagi hasil. Wallahul musta’an.

2. Sebagian bank syariah tidak berani melakukan penyitaan secara langsung karena paham tentang konsekuensi akad mudharabah yaitu kerugian ditanggung bank. Mereka pun melakukan upaya lain yaitu kompromi (islah) dengan pihak nasabah. Misal: Meminta nasabah menjual aset yang ada.

Ujung-ujungnya sama dan itulah letak permasalahannya yaitu modal mudharabah kembali, kerugian ditanggung amil (nasabah).

Hukumnya pun sama dengan yang sebelumnya hanya beda teknis saja, yang satu main kasar, yang lain main halus. Kaidah para ulama:

الْعِبْرَةُ بِالْحَقَائِقِ لَا بِالْأَلْفَاظِ

“Yang dianggap adalah hakikatnya bukan bahasa (istilah)nya.”

 

Faedah

Bila usaha nasabah berikut asetnya terkena musibah (peristiwa-peristiwa di luar kebiasaan/extraordinary, red.), seperti kebakaran yang menghanguskan, maka yang dilakukan oleh pihak bank adalah mengurus klaim dari perusahaan asuransi. Apabila klaim cair maka langsung masuk ke pihak bank untuk mengembalikan modal mudharabah, bila ada lebihnya baru masuk ke nasabah.

Upaya ini pun juga menunjukkan hasil yang sama yaitu modal harus kembali, kerugian ditanggung nasabah. Hukumnya juga sama dengan yang sebelumnya.

 

Catatan

Pihak bank biasanya memiliki alasan kenapa harus melakukan upaya-upaya di atas. Alasan mereka adalah: Pada saat pihak bank mengeluarkan pembiayaan untuk modal mudharabah dengan nasabah, pihak bank diharuskan untuk mempersiapkan “dana talangan”. Besar kecilnya dana tersebut tergantung kelancaran usaha nasabah.

– bila lancar maka dana talangannya 1 % dari pembiayaan

– bila tidak lancar maka dana talangan semakin diperbesar menjadi 5 %, 15 %, dan seterusnya.

– bila sampai sembilan bulan nasabah tidak membayarkan bagi hasil usaha maka dana talangannya menjadi 100 %.

Ini adalah ketentuan resmi dari Bank Indonesia (BI) untuk semua bank. Tujuannya supaya usaha nasabah yang tidak lancar tersebut bisa dihapuskan dan untuk kelancaran bank itu sendiri.

Jawabannya adalah:

1. Ketentuan di atas murni antara pihak bank dengan bank sentral (BI), tidak ada sangkut pautnya dengan nasabah.

2. Ketentuan akad mudharabah murni antara pihak nasabah dengan bank, tidak ada sangkut pautnya dengan BI.

3. Tindakan pihak bank membebankan dana talangan pada nasabah pada skema akad mudharabah, di luar dan menyalahi prinsip mudharabah yang syar’i.

4.  Penjualan aset nasabah atau pengambilan klaim dari perusahaan asuransi sebagai ganti dana talangan yang disediakan termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.” (An-Nisa’: 29)

 

 

Kesimpulan

Setelah uraian panjang di atas dapat disimpulkan bahwa AKAD MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH ADALAH RIBA DAN BERTENTANGAN DENGAN MUDHARABAH YANG SYAR’I.

Tidak ada bedanya bank syariah dengan bank konvensional, bahkan bank syariah bisa dikatakan lebih kejam dengan alasan:

1. Mengatasnamakan dirinya dengan syariah

2. Bunga yang didapatkan dari nasabah jauh lebih besar daripada yang didapat bank konvensional.

3. Bunga yang dia berikan kepada nasabah juga lebih besar daripada yang diberikan bank konvensional.

Untuk itu, diimbau kepada semua pihak terkait baik pemerintah (Depag/MUI), para bankir, dan lain-lain supaya lebih dalam mempelajari kembali semua sistem yang ada di perbankan syariah dengan bimbingan Islam yang benar: Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan pemahaman para ulama, agar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada akad-akad bank syariah dapat ditiadakan dan dicarikan solusi syar’i terbaik sebagai gantinya.

Wallahul muwaffiq lish-shawab.

 

 

Maraji’

1. Al-Mughni, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Cet. I Darul Hadits Kairo-Mesir tahun 1416 H/1996 M.

2. Takmilah Al-Majmu’ Al-Muthi’I, cet. I Daar Ihyaut Turats Al-’Arabi, Beirut-Lebanon tahun 1422 H/2001 M.

3. Asy-Syarhul Mumti’, Asy-Syaikh Ibnul ‘Utsaimin, cet. Daarul Atsar Kairo-Mesir, tanpa tahun.

4. Ar-Riba fil Mu’amalat Al-Mashrafiyah Al-Mu’ashirah, Dr. Abdullah bin Muhammad As-Sa’idi, Cet. I Daar Thayyibah KSA tahun 1420 H/1999 M.

5. Bank Syariah, dari Teori ke Praktik, Muhammad Syafi’i Antonio Cet. 9, Gema Insani bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, Rabi’ul Awwal 1426 H/April 2005 M.

6. Diskusi langsung dengan sejumlah karyawan aktif dari sejumlah bank syariah.

7. Fatawa Al-Lajnah Ad-Da’imah, cet. IV, Ulin Nuha lil Intaj Al-I’lami, 1424 H/ 2003 M

8. Fatawa Asy-Syaikh Ibnu Baz cet. II Dar Ishda’ Al-Mujtama’, tahun 1428 H

Sumber: http://asysyariah.com/aplikasi-mudharabah-dalam-perbankan-syariah/

 

==========================================================

 

Bank Syariah, Antara Harapan dan Kenyataan

 

Konon katanya, bank berfungsi sebagai perantara atau lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dilihat dari fungsi ini, bank memang terkesan sangat ”sosial”.  Teorinya, dana yang menganggur akan mengalir ke sektor-sektor produktif sehingga menggairahkan dunia usaha.

Namun sistem bunga/riba yang diterapkan bank jelas mengubur kesan ini. Dana nasabah yang dihimpun, yang sejatinya merupakan titipan, oleh bank ”dikelola secara penuh” hingga membiak menjadi sekian piutang yang tentu saja berbunga. Dengan asumsi bahwa tidak semua dana simpanan akan diambil nasabah pada saat bersamaan, bank pun leluasa mengeruk keuntungan berlipat-lipat hasil membungakan uang.

Fungsi intermediasi itu sendiri patut dipertanyakan di masa sekarang. Banyak bank yang nyatanya pelit menggelontorkan dananya dengan memberi persyaratan ketat bagi kalangan usaha, terlebih yang tak punya agunan apa-apa. Bahkan lebih senang dengan tanpa keluar keringat (tanpa risiko) memarkir dananya di bank sentral. Ini pun lagi-lagi juga tak lepas bicara soal suku bunga.

Sistem bunga, ketidakberpihakan bank pada masyarakat berpenghasilan rendah, serta bertumbangannya bank-bank konvensional kala suku bunga bergejolak imbas dari krisis keuangan dunia, kemudian memicu lahirnya apa yang disebut bank syariah (Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat/BPR syariah) atau lembaga keuangan syariah yang bisa dipersamakan dengan bank seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT), KSP syariah, dan sebagainya. Sebagai bank yang mengusung nama syariah dan Islam, tentu saja yang diharapkan mekanisme yang ada di dalamnya sesuai dengan nilai dan syariat Islam.

Sayangnya, label syariah atau Islami selama ini masih dihargai dengan sangat murah di mata sebagian umat. Sebut saja istilah pacaran ”Islami”, novel, cerpen, film, atau sinetron ”Islami”. Pacaran, sudah jelas, tak pernah dikenal dalam Islam, bahkan nyata-nyata menggiring pelakunya pada perbuatan dosa. Sementara novel, cerpen, film, dan sinetron, walau dengan dalih ”dakwah” sekalipun, tetaplah berdasar kisah-kisah fiktif (baca: dusta) yang dilarang dalam Islam. Terlebih umat menjadi jauh, melupakan atau enggan mencukupkan diri dengan kisah-kisah keteladanan para nabi dan sahabat Rasulullah n yang seharusnya menjadi satu-satunya rujukan.

Demikian juga yang dialami oleh apa yang disebut bank syariah. Meski berembel-embel syariah, namun faktanya banyak mekanisme atau akad-akad yang tidak Islami di dalamnya. Bank syariah sendiri lebih banyak berfokus pada murabahah (sistem jual beli dengan ”tambahan” keuntungan yang disepakati) yang pada praktiknya nyaris tak berbeda dengan bank konvensional. Pembiayaan bagi hasil yang tercermin dalam sistem mudharabah, yang didengung-dengungkan sebagai pembeda sekaligus nilai lebih dari bank syariah, justru mendapat porsi yang sangat kecil. Sementara, mudharabah yang telah berjalan, nyata-nyata masih perlu ditinjau ulang.

Oleh karena itu, kajian tentang bank syariah ini mestinya diterima sebagai sebuah nasihat agar kita mau menilai segala sesuatu dengan timbangan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Niat berislam yang baik ini memang harus terus dipupuk namun semestinya juga diimbangi dengan keilmuan yang memadai. Jangan sampai yang muncul sekadar semangat apalagi kalau cuma latah.

Sehingga tidak perlu ada yang gerah dan merasa disudutkan. Embel-embel syariah jelas tidak berkonsekuensi ringan, karena di mata masyarakat ini telah menjadi ”stempel halal”. Jangan sampai umat yang sudah kenyang disuguhi berbagai hal yang ”Islami” tadi, kembali menjadi korban.

Yang pro bank konvensional pun tak perlu kegirangan. Riba dan segala bentuknya harus kita enyahkan. Sementara apa-apa yang tidak sesuai syariat harus kita luruskan. Jangan sampai, namanya bank syariah, namun yang membedakan hanya nama atau tellernya yang berkerudung. Selebihnya banyak hal yang mesti dipertanyakan atau dikritisi. Atau dengan kata lain, tidak selarasnya harapan dan kenyataan.

Sumber: http://asysyariah.com/bank-syariah-antara-harapan-dan-kenyataan/

 

========================================================

 

Nasihat untuk para Pegawai Bank

 

Setelah uraian panjang tentang masalah mudharabah dan aplikasinya dalam dunia perbankan syariah, serta sampai pada kesimpulan bahwa sistem mudharabah yang dipraktikkan di bank-bank syariah adalah riba, maka saya aturkan tulisan berikut kepada para pegawai dan karyawan bank, sebagai nasihat dan peringatan. Semoga diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala di dunia dan di akhirat.

 

Hukum Bekerja di Bank (Syariah)

Fatwa Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah: “… Tidak diperbolehkan bekerja di bank seperti itu (yang melakukan transaksi riba, pen.). Sebab bekerja di sana termasuk ta’awun (tolong-menolong) di atas dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Al-Ma’idah: 2)

Disebutkan dalam Ash-Shahih dari Jabir bin Abdillah Radhiallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan orang lain dengan harta riba, penulis, dan kedua saksinya. Beliau menyatakan:

“(Dosa) mereka sama.”

Adapun gaji yang telah anda terima, maka halal bagi anda bila sebelumnya anda jahil (tidak tahu) tentang hukum syar’inya, dengan dasar firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (Al-Baqarah: 275-276)

Sementara bila anda tahu bahwa pekerjaan tersebut tidak diperbolehkan, maka seyogianya gaji yang anda terima disalurkan kepada proyek-proyek kebajikan dan menyantuni para fuqara disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Barangsiapa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan taubat nashuha, maka Allah  Subhanahu Wa Ta’ala akan menerima taubatnya dan mengampuni kesalahannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.” (At-Tahrim: 8)

Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga berfirman:

“Dan bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, agar kalian beruntung.” (An-Nur: 31) [Fatawa Asy-Syaikh Ibnu Baz, Kitab Ad-Da’wah, 2/195-196, lihat Fiqh wa Fatawa Buyu’ hal. 128-130]

Fatwa serupa juga disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah sebagaimana dalam Fatawa Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-‘Utsaimin (2/703). Lihat Fiqh wa Fatawa Buyu’ (hal. 128).

Juga Al-Lajnah Ad-Da’imah (13/344-345) yang diketuai oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, wakil: Asy-Syaikh Abdurrazzaq ‘Afifi, anggota: Asy-Syaikh Abdullah Ghudayyan dan Asy-Syaikh Abdullah bin Mani’.

Juga penjelasan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i rahimahullah dalam kitabnya Qam’ul Mu’anid (2/278).

Fatwa mereka berlaku umum bagi siapa saja yang bekerja di bank-bank ribawi, walaupun hanya sebagai sopir atau sekuriti (petugas keamanan). Juga berlaku pada semua lembaga ribawi selain bank. Ini adalah fatwa Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaiminrahimahullah, lihat Fiqh wa Fatawa Buyu’ (hal. 133).

Bahkan hukumnya pun berlaku bagi pihak yang tidak punya pilihan pekerjaan kecuali di bank ribawi, atau pihak yang kondisi ekonominya pailit dan hanya ada lowongan pekerjaan di bank ribawi, sebagaimana fatwa Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah. Lihat Fiqh wa Fatawa Buyu’ (hal. 132-133).

Ancaman keras bagi pihak yang terlibat praktik riba

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.” (Al-Baqarah: 275)

2. Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga menegaskan:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Al-Baqarah: 278-279)

3. Pihak yang terlibat dalam praktik ribawi didoakan laknat oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana hadits Jabir Radhiallahu ‘anhu yang lalu.

4. Memakan harta riba termasuk dosa yang menghancurkan pelakunya, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu :

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الَمُوبِقَاتِ -فَذَكَرَ مِنْهَا:- أَكْلَ الرِّبَا

“Jauhilah tujuh dosa yang menghancurkan… (beliau menyebutkan di antaranya): memakan harta riba.” (Muttafaqun ‘alaih)

Masih banyak lagi dalil tentang keharaman dan ancaman terhadap muamalah riba.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan: “Tidak ada dalam Kitabullah sebuah ancaman atas tindakan dosa selain syirik yang lebih keras daripada ancaman terhadap riba.” (Syarah Buyu’ hal.125)

 

Harta riba tidak barakah dan berujung pada kehancuran

Allah Subhanahu Wa Ta’ala menegaskan dalam firman-Nya:

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.” (Al-Baqarah: 276)

Pemusnahan harta riba itu meliputi dua hal:

q Pemusnahan di dunia secara hakiki dengan kehancuran harta tersebut atau diambil barakahnya. Hal ini sebagaimana hadits Ibnu Mas’ud Radhiallahu ‘anhu , Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ

“Tidaklah ada seseorang yang memperbanyak riba melainkan akibat akhir urusannya adalah kekurangan.” (HR. Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Asy-Syaikh Syaikh Muqbil dalam Ash-Shahihul Musnad, 2/16)

q Pemusnahan di akhirat nanti secara maknawi. Dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam keadaan sebagai orang muflis (bangkrut). (Syarah Buyu’ hal. 126)

 

Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan tawakkal kepada-Nya adalah kunci datangnya rezeki yang halal

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya.” (Ath-Thalaq: 2-3)

Lafadz ﮟ dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk nakirah (umum) dalam konteks persyaratan. Secara kaidah ushul fiqih mengandung arti umum, sehingga mencakup jalan keluar dari semua kasus dan problem. Ini juga memberi isyarat makna akan adanya jalan keluar terbaik dalam waktu cepat.

Bila Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang Maha Kuasa lagi Maha Kaya, yang memberi jalan keluar sekaligus menjamin kebutuhan hamba yang takwa dan bertawakkal, lalu apa yang dikhawatirkan? Apa yang dia risaukan? Ketenangan dan ketentraman hatilah yang semestinya dirasakan.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

“Seandainya kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan anugerahkan rezeki kepada kalian sebagaimana melimpahkan rezeki kepada burung, di pagi hari dalam keadaan lapar, (pulang) sore hari dalam keadaan kenyang.” (HR. Ahmad dari ‘Umar bin Al-Khaththab Radhiallahu ‘anhu , dan dihasankan Asy-Syaikh Muqbil dalam Ash-Shahihul Musnad 2/110-111)

 

Anjuran mencari usaha yang halal dan keutamaan qana’ah

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

“Maka apabila shalat itu telah usai, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah keutamaan dari Allah.” (Al-Jumu’ah: 10)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

“Tidaklah ada seorang pun yang memakan suatu makanan yang lebih baik daripada apa yang dia makan dari hasil usahanya sendiri. Dan sungguh Nabiyullah Dawud makan dari hasil usahanya sendiri.” (HR. Al-Bukhari dari Miqdam bin Ma’dikaribRadhiallahu ‘anhu )

Sungguh benar. Berusaha mencari rezeki yang halal dari hasil usaha sendiri, bukan dengan cara mengemis, diiringi dengan ketakwaan dan tawakkal kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, setelah itu banyak bersyukur dan qana’ah (merasa cukup) atas anugerah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Alangkah tentramnya hati seorang hamba yang memiliki sifat qana’ah.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرِةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

“Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya materi (dunia). Namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan (yang ada) dalam hati.” (Muttafaqun ‘alaih dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu )

Dari Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash Radhiallahu ‘anhu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَكَانَ رِزْقُهُ كِفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا أَتَاهُ

“Sungguh bahagia seseorang yang masuk Islam, rezekinya cukup dan Allah jadikan dia merasa qana’ah dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya.” (HR. Muslim)

Seorang hamba yang diberi anugerah sifat qana’ah adalah orang yang merasa paling kaya di dunia. Sabda RasulullahShallallahu ‘alaihi wa sallam:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فـِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حُيِّزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا

“Siapa saja di antara kalian yang berpagi hari dalam keadaan aman (tentram) jiwanya, diberi kesehatan pada jasadnya, memiliki makanan pada hari itu, maka seolah telah dianugerahkan untuknya dunia seisinya.” (HR. At-Tirmidzi dan beliau hasankan dari shahabat Abdullah bin Mihshan Al-Anshari Radhiallahu ‘anhu )

Akhirul kalam, mari kita renungkan bersama sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut:

مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ

“Barangsiapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita/harapannya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, Allah jadikan kefaqiran selalu di pelupuk kedua matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Dan barangsiapa akhirat sebagai niatnya, maka Allah akan kumpulkan urusannya, Allah jadikan kekayaan dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu tidak suka.” (HR. Ibnu Majah dari Zaid bin Tsabit Radhiallahu ‘anhu  dan dishahihkan Asy-Syaikh Muqbil dalam Ash-Shahihul Musnad 1/263)

Wallahu a’lam bish-shawab.

Sumber:  http://asysyariah.com/nasihat-untuk-para-pegawai-bank/

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s